Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja, tetapi juga pada struktur pasar dan persaingan usaha. Dalam jangka panjang, dominasi segelintir perusahaan berbasis AI berpotensi melemahkan ekosistem bisnis yang sehat.
Ketergantungan pada Teknologi Asing
Dari sisi industri nasional, adopsi AI juga memunculkan persoalan ketergantungan teknologi. Sebagian besar solusi AI masih berasal dari luar negeri, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak mengalir keluar.
Jika Indonesia hanya menjadi pengguna, maka keuntungan bisnis jangka panjang akan dinikmati oleh pengembang teknologi global, bukan industri dalam negeri.
Peran Kebijakan dalam Menjaga Keseimbangan Bisnis
Mendorong Industri Bernilai Tambah
Bhima menilai pemerintah perlu hadir untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan keberlanjutan tenaga kerja. Salah satunya dengan mendorong sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti ketahanan pangan, manufaktur berbasis teknologi, dan industri kreatif berbasis lokal.
Sektor pertanian modern dan hilirisasi perkebunan, misalnya, dapat menjadi ladang bisnis baru yang menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan nilai ekspor.
Insentif untuk Reskilling dan Inovasi
Selain itu, kebijakan fiskal dan perbankan perlu diarahkan untuk mendorong perusahaan melakukan reskilling tenaga kerja, bukan sekadar menggantinya dengan AI. Insentif pajak, pembiayaan pelatihan, dan dukungan inkubasi bisnis berbasis teknologi menjadi kunci.
Indonesia juga didorong untuk masuk lebih dalam ke rantai industri AI, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga penciptaan model bisnis baru berbasis kecerdasan buatan.
AI sebagai Peluang Bisnis, Bukan Sekadar Ancaman
Disrupsi AI dalam dunia kerja sejatinya merupakan refleksi dari dinamika bisnis yang terus berubah. Seperti era internet sebelumnya, pekerjaan lama memang hilang, tetapi peluang bisnis dan profesi baru juga tercipta.
