“Pasti akan ada keinginan untuk masuk Sekolah Rakyat. Mereka akan titip ke siapa pun agar anaknya bisa diterima, padahal tidak sesuai dengan syarat,” ujar Gus Ipul usai berdialog dengan kepala sekolah dan wali asuh SR di Surabaya.
Sekolah Rakyat Diperuntukkan bagi Warga Tidak Mampu
Gus Ipul kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan berpenghasilan rendah. Mereka yang berhak diterima adalah peserta didik yang benar-benar memenuhi persyaratan administratif dan sosial ekonomi, sesuai dengan data dan verifikasi yang dilakukan pemerintah.
Ia menekankan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan bagian dari kebijakan perlindungan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, keadilan dalam proses seleksi menjadi kunci utama agar manfaat program ini tepat sasaran.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan
Dalam proses pendaftaran nanti, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan awal terhadap calon siswa. Gus Ipul menjelaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan setiap calon peserta didik benar-benar memenuhi kriteria sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
Setelah proses pengawasan di daerah, penetapan akhir siswa Sekolah Rakyat tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas dalam penerimaan siswa.
“Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Jangan ada siswa titipan dari siapa pun. Yang masuk harus benar-benar anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tegas Gus Ipul.
Tanggung Jawab Kepala Sekolah dan Wali Asuh
Dalam pertemuannya dengan kepala sekolah dan wali asuh Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya kesabaran dan komitmen dalam mendampingi siswa. Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya membutuhkan pendidikan formal, tetapi juga pendampingan moral dan psikologis agar mampu berkembang secara optimal.
