Bahkan, pihak pengawas mengaku sampai saat ini belum memperoleh dokumen kontrak kerja sama yang menjadi dasar pengalihan pengelolaan parkir.
“Kami pihak pengawas sesungguhnya sudah bersurat resmi kepada pengurus untuk membicarakan rencana kerja sama dengan pihak ketiga. Surat pertama tidak ditanggapi, surat kedua juga tidak ditanggapi. Sampai hari ini pengawas tidak mendapatkan kontraknya,” ungkap perwakilan pengawas.
Atas kondisi tersebut, muncul usulan dari sejumlah pemilik agar pembayaran parkir untuk sementara waktu digratiskan sampai persoalan pengelolaan mendapatkan kejelasan.
Menurut pengawas, langkah tersebut merupakan aspirasi pemilik dan penghuni yang menginginkan adanya keterbukaan sebelum kebijakan baru diberlakukan.
“Kita kawal sama-sama mulai hari ini sampai ada kejelasan. Parkir tetap digratiskan untuk para pemilik dan penghuni,” tegasnya.
Tarif Parkir dan Kekhawatiran Kenaikan Biaya
Persoalan lainnya adalah kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kenaikan tarif parkir apabila pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada vendor swasta.
Saat ini, tarif parkir yang dikeluhkan warga disebut mencapai Rp30.000 per hari untuk kendaraan mobil dan Rp15.000 per hari untuk sepeda motor.
Warga menilai keterlibatan perusahaan pengelola parkir berpotensi menimbulkan perubahan tarif karena adanya biaya operasional, pengelolaan sumber daya manusia, serta target keuntungan perusahaan.
Karena itu, penghuni meminta agar kebijakan tarif tidak ditentukan sepihak tanpa adanya pembahasan dan persetujuan yang jelas dari pemilik maupun penghuni.
Dadang: Kami Hanya Meminta Transparansi dan Akuntabilitas
Sementara itu, Dadang yang mewakili unsur pengurus dan pemilik menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang terjadi.
