XJABAR.COM,BANDUNG – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Kota Bandung menyoroti pengangkatan Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung dan menuntut Pemerintah Kota Bandung membuka proses seleksi secara transparan kepada publik.
Sorotan tersebut terkait dilantiknya Rizky Mediantoro, S.H. sebagai Direktur Utama Perumda Tirtawening berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung tanggal 31 Agustus 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rizky Mediantoro diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem Kota Bandung. Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga berasal dari partai yang sama.
APAK menilai, kesamaan latar belakang partai tersebut memicu pertanyaan publik terkait prinsip tata kelola BUMD yang profesional dan bebas dari kepentingan politik.
“BUMD adalah milik rakyat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan politik. Pengurus BUMD diangkat karena kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan atau afiliasi partai,” demikian pernyataan APAK dalam siaran persnya, Senin (27/10/2026).
Secara regulasi, APAK mengakui bahwa Permendagri No. 37 Tahun 2018 Pasal 35 huruf (l) dan Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020 mengatur larangan bagi direksi BUMD yang _sedang_ menjabat sebagai pengurus partai politik. Artinya, mantan pengurus partai tidak dilarang selama sudah non-aktif saat dilantik.
Namun, APAK menekankan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, yang mewajibkan informasi terkait pengangkatan pejabat di lembaga pengelola aset publik disampaikan secara transparan.
