XJABAR.COM,BANDUNG — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) menyoroti beredarnya narasi publik terkait dinamika hubungan kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bandung. APAK menegaskan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi Pemerintah Kota Bandung yang menyatakan terjadinya perselisihan struktural.
Namun, APAK menilai dinamika yang beredar penting untuk dikaji dari sisi kepemerintahan. Sebab, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih sebagai satu kesatuan paket dalam Pilkada. Masyarakat memberikan suara bukan hanya untuk figur individu, melainkan untuk keseluruhan visi-misi yang dijanjikan.
Kajian Kepemerintahan: Risiko Jika Tidak Harmonis
Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah memiliki fungsi pendamping dan pembantu tugas Kepala Daerah sesuai pembagian tugas yang ditetapkan secara resmi. Pembagian tugas tersebut seharusnya dituangkan dalam instrumen resmi, seperti Surat Keputusan atau perintah kerja, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan arahan kepada perangkat daerah.
Dalam kajiannya, APAK mencatat empat risiko utama jika terjadi ketidakharmonisan kerja:
- Disintegrasi Prioritas Program
Dinas-dinas, ASN, dan OPD menjadi bingung arah prioritas program, sehingga realisasi visi-misi yang dijanjikan lambat atau terabaikan. - Penurunan Kualitas Koordinasi APBD
Perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, pengendalian inflasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan rusunawa berpotensi terhambat. - Kelemahan Akuntabilitas Kepada DPRD
DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat akan kesulitan meminta pertanggungjawaban yang jelas apabila pembagian tugas antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak terukur secara tertulis. - Penurunan Kepercayaan Publik
Masyarakat melihat Pilkada sebagai kontrak sosial antara pemimpin daerah dengan pemilih. Ketika terlihat dinamika internal, kepercayaan terhadap kinerja Pemkot dapat menurun.
Tiga Aspirasi Masyarakat yang Diterima APAK
