Dari sisi kajian demokrasi, APAK menerima tiga arus tanggapan masyarakat:
Pertama, mendesak penyelesaian cepat. Masyarakat meminta kedua pimpinan segera menyelaraskan arah kerja dan menyusun prioritas program, agar pelayanan publik tidak terganggu. Masyarakat menekankan kepentingan warga di atas kepentingan pribadi.
Kedua, memberi ruang proses internal tetapi harus transparan. Sebagian masyarakat memahami bahwa perbedaan pandangan di pemerintahan adalah hal yang wajar. Namun masyarakat meminta Pemkot memberikan laporan berkala capaian visi-misi kepada DPRD dan publik, sehingga masyarakat tahu sejauh mana janji kampanye dijalankan.
Ketiga, minta DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat mendorong DPRD Kota Bandung memanggil Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Rapat Dengar Pendapat, meminta bukti dokumen pembagian tugas, jadwal realisasi visi-misi, serta memastikan tidak ada program prioritas masyarakat yang terhambat.
Sikap Resmi APAK
