APAK menegaskan, pihaknya TIDAK memihak salah satu antara Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. APAK berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Bandung.
APAK meminta Pemkot Kota Bandung mengeluarkan pernyataan resmi yang memuat:
– Dokumen pembagian tugas resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
– Konfirmasi apakah visi-misi pasangan calon saat pencalonan masih menjadi pedoman utama kerja Pemkot;
– Laporan capaian realisasi visi-misi per triwulan yang dapat diakses publik.
APAK juga meminta DPRD Kota Bandung mengoptimalkan fungsi pengawasan konstitusional: memastikan mekanisme kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, meminta laporan kinerja, serta memastikan anggaran rakyat digunakan untuk mewujudkan visi-misi yang dijanjikan.
APAK mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berita hoaks dan menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Bandung sebelum menarik kesimpulan akhir.
“Kajian kepemerintahan mengajarkan bahwa pemerintahan daerah yang sehat adalah pemerintahan yang terkoordinasi, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” demikian pernyataan APAK.
