“Kita lihat inflasi Kota Bandung masih terkendali dengan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,18 persen, kami perkirakan inflasi pada 2026 ini masih berada dalam rentang sasaran,” ujar Junanto.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, menjelaskan bahwa karakteristik Bandung sebagai kota jasa membuat kebutuhan pangan tidak hanya dipengaruhi penduduk lokal, tetapi juga wisatawan dan masyarakat komuter. Jumlah perjalanan masuk wisatawan ke Bandung bahkan mencapai sekitar dua juta setiap bulannya.
“Kota Bandung sebagai kota jasa tidak hanya dipengaruhi permintaan penduduk lokal tetapi juga wisatawan dan penduduk komuter, kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terutama bahan makanan sehingga ketersediaan pangan harus memperhitungkan seluruh aktivitas masyarakat masuk ke Kota Bandung,” ungkap Nevi.
Nevi menilai keberadaan dua pasar induk di Kota Bandung memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Optimalisasi fungsi pasar induk sebagai katalisator rantai pasok dinilai penting untuk memastikan pasokan ke pasar-pasar tetap lancar dan harga lebih stabil.
“Kita memiliki keuntungan strategis dengan adanya dua pasar induk. Bagaimana kita bisa memerankan fungsi pasar induk sebagai katalisator penjaga stabilitas rantai pasok ke pasar-pasar yang ada di Kota Bandung,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, menambahkan bahwa kompleksitas aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu daerah dengan variabel penghitungan inflasi yang cukup tinggi.
“Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kompleksitas variabel yang paling banyak dalam penghitungan inflasi. Oleh karena itu, kita fokus ke Kota Bandung,” ujar Budi. (que225)**
