DPRD, BPK dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
APAK meminta DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan tunda bayar tersebut sebelum memberikan persetujuan terhadap APBD 2027.
DPRD diharapkan menjalankan fungsi pengawasan anggaran, sementara BPK dan Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan keabsahan dokumen, ketepatan pencatatan kewajiban, serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah.
APAK juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik suap.
Transparansi Anggaran Menjadi Kepentingan Publik
APAK menilai persoalan tunda bayar tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi antara pemerintah dan kontraktor. Sebab, pengelolaan anggaran daerah berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik.
Karena itu, APAK mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi fiskal, kewajiban pembayaran, serta kemampuan anggaran dalam menyelesaikan seluruh tagihan.
“Fokus kami adalah meminta audit yang transparan. Kami tidak menyatakan pemerintah bersalah. Tetapi setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Tunda bayar boleh terjadi karena persoalan arus kas, tetapi jangan sampai dijadikan ruang gelap yang tidak bisa diperiksa publik,” tegas Rd. Yadi Suryadi.
APAK berharap persoalan ini mendapat perhatian serius seluruh pihak terkait sehingga pembahasan APBD 2027 berjalan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
